Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan

  • Selfi Suriyadinata
  • anandaputrarezeki Universitas Nusa Putra
Keywords: Kedudukan, Kewenangan, Korupsi, KPK

Abstract

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi sebuah permasalahan, karena kewenangannya yang terlalu luas bahkan melebihi lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

References

Hartanti Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Drs. Ermansjah Djaja,SH.,MSi, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta.

Wachid Moch Abd, 2017, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk, Universitas Wisnuwardhana,

Malang.

Roleh Adri Fernando, 2017, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia,Lex Privatum edisi (Volume V/ Nomor 10).

Badjuru Acmad, 2018, Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia,

(Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).

Suwarnatha I Nyoman Ngurah, 2012, Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi

Dalam UUD 1945, (Jurnal Konstitusi, Vol. II, No 1), Denpasar.

Pohan sarmadan, 2014, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia,

(Jurnal Justitia Vol. 1 No. 03), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Indrayana Denny, 2008, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, kompas, Jakarta.

Indraputra Tjokorda Gde, I Nyoman Bagiarta, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga

Negara Bantu (State Auxiliary), Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wicipto Setiadi, 2018, KORUPSI DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)

“Veteran”, Jakarta.

KPK, 2019, modul materi tindak pidana korupsi, diakses dari http://aclc.kpk.go.id/materi

pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,”Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Published
2023-07-31
How to Cite
Selfi Suriyadinata, & Putra Rezeki, A. (2023). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(2), 1-7. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.83