Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF CSR

armansyah armansyah — Wed, 13 Mar 2024 12:04:00 +0700

ABSTRACT

Corporate as business entities have obligations in social and environmental responsibility or known as CSR. The community development program is the development of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation which is used as the Company's effort in sustainable development based on the 3P principle; namely Profit, People, and Planet. This study aims to analyze the implementation of the Community Development Program as a strategy in CSR management and analyze the implementation of CSR arrangements in the strategy of managing corporate responsibility in environmental aspects. The method in this study is normative juridical research. with the approach used, namely the Statutory Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The implementation of the Community Development program is a strategic step that can have a long-term positive impact on the company. One important aspect of the Community Development Program is its focus on sustainable development. Companies that involve themselves in this activity not only pay attention to the current environmental aspects, but also aim to leave positive for future generations. By adopting eco-friendly practices and sustainability projects, companies can create a sustainable positive impact in the long run. and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) arrangements in environmental responsibility management is an important step taken by companies to maintain a balance between business sustainability and social and environmental impacts. CSR regulation in environmental responsibility management is not just about complying with regulations or meeting market expectations. but also, as an effort to create long-term value, build strong relationships with stakeholders, and become agents of positive change in society.

Keywords : Community Development Program, Corporate, Social and Environmental, Responsibility

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN

Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan — Fri, 09 Feb 2024 03:41:56 +0700

A justice collaborator can be threatened because of his testimony to uncover major crimes such as criminal acts of corruption, so a regulation is needed that specifically, clearly and definitely provides protection for a justice collaborator. This research was carried out using a normative juridical research type, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The approaches taken are the statutory approach, the analytical approach and the comparative approach. Provisions regarding the protection of justice collaborators are contained in various regulations, but there are no regulations that specifically, clearly and firmly regulate the protection and procedural arrangements for determining a justice collaborator. The handling of protection for justice collaborators in Germany is handled by the Witness Protection Unit Office

krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia

heri heriyanto, Nuchraha Alhuda Hasnda — Wed, 07 Feb 2024 16:31:33 +0700

Etnis Rohingya semenjak 2012 telah kehilangan Hak Fundamentalnya sebagai manusia karena Kondisi keterancaman hidup yang terpaksa mengharuskan mereka untuk mencari perlindungan lintas batas negara. Kondisi yang terpaksa tersebut memperoleh perlindungan di dalam rezim pengungsi Internasional sebagai tanggung jawab bersama. Pelaksanaan dari rezim pengungsi Internasional di Implementasikan di Tingkat Internasional dan tingkat nasional. Indonesia yang bagian dari masyarakat Internasional memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam merealisasikan amanat dari rezim pengungsi Internasional dan memfasilitasi untuk dapat memulihkan dan menyelamatkan hak fudamental dari etnis rohingya yang diakui sebagai pengungsi. Secara Normatif Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945,perjanjian multilateral dan kebiasaan masyarakat internasional terhadap perlindungan pengungsi Rohingya. Adapun rule of law atau peraturan tertulis direalisasikan melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang penanganan Pengungsi. Peraturan tertulis yang diharapkan sebagai instrumen yang mempertegas Indonesia dalam menangani permasalahan rohingya pada perundangannya belum mampu maksimal memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM dari etnis rohingya sebagi pengungsi yang berlabuh di wilayah darat teritorial Indonesia atau memasuki kawasan perairan teritorial Indonesia. Hasil penelitian terkait pandangan Normatif dan praktis penangan pengungsi di Indonesia dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penanganan krisis pengungsi dari pandangan normatif dalam sosial masyarakat Internasional! 2) Bagaimana praktis Indonesia dalam menangani krisis pengungsi dari masyarakat Rohingya!. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dalam mengkaji sistematika hukum dalam penanganan pengungsi. Adapun hasil penelitian adalah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Indonesia memiliki Instrumen dari kebiasaan Internasional dan melalui peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menangani krisis pengungsi. Adaptasi dari Indonesia adalah bersifat tertutup bagi pengungsi, Peraturan presiden No. 125 2016 sebagai penegas yang melgitimasi pemerintah untuk mengirimkan pengungsi kenegara ke tiga atau persinggahan sementara atau irregular migran. Pengungsi berpotensi di pulangkan ke negara asal secara paksa, karantina membatasi ruang untuk bergerak bagi pengungsi, dan tidak terpemenuhinya hak untuk keberlanjutan bagi pengungsi.